“Desain transformasi harus lebih komprehensif dan konstruktif, tidak hanya berpatokan pada pendekatan ekonomi, namun harus di desain beriringan dengan transformasi sosial dan transformasi tata kelola seiring dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.” Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dalam Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kukar yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu Tenggarong Seberang pada hari Senin, 1 April 2024.
Menyadari pentingnya transformasi tersebut, Bupati Edi Damansyah mengajak seluruh stealholder untuk terlibat dan mewujudkan Kukar yang sejahtera. “Kita harus membangun konsistensi, kolaborasi, komitmen, dan sinergisitas untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berdampak," tegasnya. Dijelaskannya bahwa dalam proses pembangunan selalu diwarnai dinamika yang kadang sulit diprediksi yang harus drespon dan dan dilakukan adaptasi dengan cepat.
Bupati Edi Damansyah menjelaskan dalam jangka panjang Kukar akan bertransformasi menjadi pusat pangan regional, pariwisata, dan akan akan terjadi peningkatan nilai tambah melalui industri yang ramah lingkungan. “Hal ini mungkin terjadi jika ditopang sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan tetap menjaga kearifan lokal Kutai Kartanegara sebagai daerah yang kaya akan nilai-nilai budaya bangsa,” jelasnya.
Diterangkannya bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJPD 2025-2045. “Tahun 2025 merupakan titik awal dari proses pelaksanaan pencapaian Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Tema Pembangunan RKPD 2025, yakni ”Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan,” paparnya.
Dijelaskannya bahwa tema tersebut disusun untuk membangun fondasi transformasi yang kuat. “Pembangunan akan berjalan dengan efektif disaat masyarakat dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Kita memastikan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan. Untuk itu masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang produktif agar dapat terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan pembangunan secara sinergi melalui program-program pemerintah,” jabarnya.
...................................
Penulis: Heriyanto (Penyusun Bahan Informasi Layanan Publik)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
